Diutamakan yang Bisa Berbahasa Hokkien, Rasisme Lowongan Kerja

Lowongan kerja semakin susah. Pengangguran meraja lela dimana-mana. Pemerintah sepertinya tidak berdaya dengan semua yang terjadi. Pemerintah memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan, tapi pemerintah setidaknya punya andil yang sangat besar terhadap angka pengangguran. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dinilai belum maksimal dalam upaya pengentasan pengangguran yang berujung tingginya angka kemiskinan.

Satu fenomena dunia kerja yang belakangan muncul adalah syarat pekerjaan yang mengharuskan para pelamar mampu berkomunikasi dalam bahasa Hokkien. Sudah bisa ditebak bahwa bos atau pemilik perusahaan adalah orang Hokkien. Sah-sah saja mereka membuat persyaratan semacam itu. Tapi coba kita cari motif yang terdapat dibalik persyaratan bahasa Hokkien itu.

1. Orang Tionghoa, ingin agar bahasa mereka mendunia.
2. Orang Tionghoa, hanya ingin bekerja sama dengan orang sesamanya.

Point, pertama adalah point yang termasuk fair. Mereka sah-sah saja melakukan itu. Tapi mereka berada di Negara Indonesia yang berbahasa Satu yakni bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Hokkien sebagai persyaratan, para pencari kerja akan semakin sulit bersaing dengan orang-orang yang memang terlahir dari orang tua Hokkien.

Alasan kedua sebenarnya alasan yang miris, Masyarakat Tionghoa mengatakan tidak ingin menjadi kaum yang termarjinalkan. Tapi mereka mengeksklusifkan diri dengan membuat persyaratan yang aneh. Mereka juga membuka jurang yang teramat dalam, dan menentang kampanye anti rasisme. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional seharusnya dibalas dengan bentuk terima kasih yang mendalam. Artinya mereka sudah diterima sebagai bagian dari keluarga besar bangsa ini. Tapi kenapa harus menyuruh bangsa Indoensia belajar Bahasa Hokkien? Apa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tidak cukup bagi mereka?

Mereka mengutuk riot 1998, tapi tetap memancing terjadinya kerusuhan dengan tetap membuat jurang pemisah. Sekarang siapa yang menginginkan kerusuhan?

Berbagi :